contact center PPID

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu Daerah Otonom yang termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah denngan luas 836,13 Km2 yang terbagi menjadi 19 kecamatan, dan terdiri dari 272 desa dan 13 kelurahan. Dari total luas tersebut 30,36% (253,86 Km2) diantaranya berupa tanah basah atau sawah dan sisanya 69,64% (582,27 Km2) merupakan tanah kering. Kabupaten secara administratif berbatasan dengan kabupaten Batang dan Kota Pekalongan di sebelah Timur, dengan Kabupaten Pemalang di sebelah Barat, berbatasan langsung dengan laut Jawa dan kota Pekalongan disebelah utara , serta dengan kabupaten Banjarnegara diwiliayah bagian Selatan

Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari Utara ke Selatan. Di bagian utara termasuk pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6^o – 7^o23’ Lintang Selatan dan antara 109^o – 109^o78’ Bujur Timur. Karena sebagianwilayahnya berbatasan l;angsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada terdapat 6 desa pantai.

Potensi atau sumber daya daerah mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Secara garis besar potensi dan permasalahan ekonomi Kabupaten Pekalongan antara lain : perkembangan sektor pertanian dan industri, sektor ini memberi sumbangan yang sangat besar terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan sarana pelayanan kesehatan juga meningkat, untuk memenuhi permintaan tersebut berarti RSUD Kraton sebagai Rumah Sakit Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan terletak di dalam Wilayah Kota Pekalongan bagian utara, namun status kepemiliknya adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya.

Pada awal mulanya, Rumah Sakit Kraton dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Pekalongan sejak bulan Juli 1954. Dan dalam perjalanan pengelolaan Rumah Sakit, Pemerintah Daerah Kotamadya Pekalongan mengalami hambatan. Sehingga pada akhirnya diputuskan bahwa pengelolaan RS Kraton diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah.

Kemudian pada tahun 1967 oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah, pengelolaan Rumah Sakit Kraton diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pekalongan sampai saat ini. Dan pada tanggal 30 Januari 1995, RSUD Kabupaten Pekalongan dinaikkan kelasnya dari Rumah Sakit Pemerintah Kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan.

Dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1995, RSU Kabupaten Pekalongan berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Pada tahun 2003 ditetapkan dengan Perda No 11 Th 2002 perubahan pertama atas Perda Nomor 8 tahun 2000, RSUD Unit Swadana Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan menjadi Badan Pengelola RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Kemudian dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 BP RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan berubah menjadi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang saat ini merupakan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan.

Tugas :

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), pencegahan terjadinya penyakit (preventif) dan melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
3. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
4. pelayanan kesehatan;
5. pelayanan medis;
6. pelayanan penunjang medis dan non medis;
7. pelayanan keperawatan;
8. pelayanan rujukan;
9. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
11. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
12. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas & Fungsi tertuang dalam PERDA Kab. Pekalongan No 6 Tahun 2011